Wilayah di Selatan Khatulistiwa seperti bagian tenggara wilayah Sumbar, Bengkulu, Jambi, Sumsel, Babel, Jawa, Bali, NTB, NTT, Sulsel, Sultra, dan bagian barat daya Maluku, merupakan wilayah yang dilintai El Nino Moderate, dimana wilayah tersebut akan mengalami penurunan curah hujan. Sehingga di Indonesia akan mengalami kemarau panjang, hal tersebut diungkapkan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, DR. Sutopo Purwo Nugroho, M.Si, APU.
Lebih jauh dijelaskan, bahwa kemarau di bulan Juli ini akan terjadi hingga awal Desember, sehingga musim penghujan akan terlambat, dan El Nino Moderate akan mengakibatkan kondisi iklim semakin kering dan mudah terjadi kebakaran hutan dan lahan, Dibaindingkan dengan kekeringan tahun 2014, kekeringan pada tahun 2015 diprediksi akan lebih parah.
Menurut data BNPB saat ini di beberapa tempat di Jawa, Bali, NTB dan NTT sudah terjadi kekeringan ekstrim dimana tidak ada hujan lebih dari 2 bulan, seperti di Kab. Cirebon dan Majalengka (Jabar), Kab. Madiun, Lamongan, Gresik, Malang, Pasuruan dan Bondowoso (Jatim), Kab. Buleleng, Bangli (Bali), Pulau Lombok, Sumbawa Besar, Bima (NTB) dan Pulau Sumba, P. Timor (NTT). Sementara untuk daerah Wonogiri, Boyolali, Pacitan, Gunungkidul, Blora, Tuban, dan lainnya kekeringan sudah terjadi sejak lama.
Berdasarkan kajian Kemen PU dan KLH (1997) Jawa, Bali, dan NTT sudah defisit air sejak tahun 1995. Artinya ketersediaan air yang ada saat ini tidak mampu memenuhi semua kebutuhan air bagi penduduk setiap tahunnya, baik untuk kebutuhan rumah tangga, irigasi, industri, perkotaan dll. Saat musim penghujan terjadi surplus air bahkan terjadi banjir, tetapi saat kemarau defisit air sehingga terjadi krisis air (kekeringan).
Untuk mengatasi hal tersebut masyarakat diminta waspada, karena kekeringan akan memudahkan kebakaran, baik kebakaran yang tidak disengaja maupun yang disengaja oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk membuka lahan perkebunan baru, karena memang cara membakar hutan biaya yang dibutuhkan lebih murah jika harus membuka lahan dengan cara yang benar. Oleh sebab itu masyarakat diminta untuk berperan aktif mencegah adanya kejahatan pembakaran hutan, karena dampak yang ditimbulkan akan lebih besar, tegas DR. Sutopo.
Disamping itu untuk mengantisipasi kekeringan, masyarakat diminta untuk dapat menghemat air, khususnya yang ada di setu, waduk, danau, rawa, sumber air, serta penampungan air lainya, demikian juga kedalaman sumur bisa lebih diperdalam, serta membuat sumur bor baru.
BNPB dalam mengatasi kekeringan, saat ini sudah menyiapkan dana 75 milyar, yang akan digunakan untuk membantu daerah yang mengalami kekeringan, dana tersebut akan disalurkan melalui BPBD setempat, saat ini BNPB juga sudah mengirimkan mobil tangki ke bebarapa BPBD yang rawan kekeringan, yang nantinya akan mengirim air bersih pada warga yang kekeringan, sementara Kementerian PU akan membangun 49 unit waduk dan 33 PLTA, Pembangunan/Peningkatan jaringan irigasi 1 Juta Ha, dan Rehabilitasi 3 Juta Ha Jaringan Irigasi selama tahun 2015-2019. Dan Kementerian Pertanian akan membagikan 20.000 unit pompa air dan akan membangun 1.000 unit embung. Tegasnya.
Saat disinggung upaya mengatasi masalah kebakaran hutan, DR Sutopo mengaku telah melakukan koordinasi dengan TNI/POLRI, Pemerintah Daerah serta BPBD, dan BNPB juga menyediakan dana Rp 385 milyar untuk mendukung penanganan karhutla hingga September 2015. BNPB akan menambah anggaran jika diperlukan dari Dana Siap Pakai BNPB. Disamping itu BNPB menyiapkan 10 helicopter water bombing (8 heli besar berkapasitas 4.500 liter dan 2 heli Bolco berpasitas 500 liter) serta menyiapkan 3 pesawat untuk melakukan Operasi Hujan Buatan (Teknologi Modifikasi Cuaca). BNPB sudah menyiapkan anggaran Rp 15 milyar untuk pembangunan sekat kanal seperti yang diperintahkan Presiden Jokowi pada November 2015 kepada Menteri LHK. Namun hingga saat ini pembangunan sekat kanal belum dilakukan karena kendala administrasi di daerah, ungkapnya.
Namun demikian melihat dari data tahun-tahun sebelumnya, serta hasil penyelidikan pihak Kepolisian RI, bahwa kebakaran hutan 99% adalah adanya unsur kesengajaan, oleh sebab itu upaya yang harus dilakukan adalah penegakan hukum, serta melakukan antisipasi upaya pembakaran dengan menyiapkan petugas penawas di lapangan, dengan meningkatkan jumlah petugas Kepolisian, TNI dan Polisi Hutan, tegas DR. Sutopo Purwo Nugroho.
