Semangat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia kadang hanya ucapan jempol belaka, layaknya hanya slogan yang membingkai, ini dapat terlihat di berbagai daerah di tanah air, di mana APBD kadang di hambur - hamburkan dan di pergunakan tidak pada tempatnya oleh para penguasa di daerah, berbagai dalil mereka lakukan demi mencoba mengelabui rakyat dan aparat, semangat Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) dalam pemberantasan korupsi kadang di abaikan dengan mencari celah untuk menghindari dan trik -trik licik mereka terapkan.
Gambaran ini dapat terlihat salah satu contoh pada pola dan cara Pemda Mamasa - Sulawesi Barat , Dimana suatu daerah yang APBDnya 1 triliunan itu sangat jauh tertinggal pembangunannya dengan daerah lain dan terkesan tidak terurus dengan baik , hal ini bisa di lihat dari segi Amburadulnya pembangunan Mamasa sampai saat ini, mulai dari tata kota, sarana jalan, bidang wisata, pertanian ,kesehatan, serta bidang - bidang lain semua sangat memprihatinkan , termasuk pembangunan beberapa pasar yang tampak di telantarkan , salah satu contoh pembangunan pasar Barra - Barra di mana pasar yg menghabiskan anggaran 13 milyaran itu, kini di tumbuhi semak belukar karena tidak terurus dan belum di manfaatkan sampai skg, sungguh pemandangan yang sangat di sayangkan di mana uang negara di hamburkan namun tdk bermanfaat untuk masyarakat setempat.
Hal ini terungkap ketika Divisi Penelitian dan Investigasi 'Komite Anti Korupsi Indonesia ' Fathullah S.Donggo memasuki daerah itu, Awal Januari 2020, menurut Fathullah, sesuai data dan informasi yang di himpunnya , banyak penyalahgunaan wewenang, jabatan yang di duga di lakukan oleh para pejabat daerah itu, salah satu contoh konspirasi mantan Ketua DPRD H.Muhammadiya Arsyad,SH dengan mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Ardiyansya,SPT (sekarang menjabat Sekda) Mamasa dalam pembahasan APBD Mamasa tahun 2019, dan kasus sudah di Laporkan di Kejagung dan KPK , di tambah lagi bagi - bagi proyek oleh kepala daerah dan pejabat setempat, Anggaran - anggaran pengadaan hampir di semua Dinas di Mark up, sehingga daerah ini, belum mampu bangkit untuk berbenah diri karena anggaran di duga banyak yang di Mark up.
Hal ini di sampaikan Fathullah di jkt pagi tadi, menurutnya, banyak dugaan Korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang di lakukan oleh para pejabat di Kabupaten Mamasa , Konspirasi terjadi di berbagai kegiatan, kasus Mark up anggaran, hampir di semua Dinas , entah apa yang menjadi pertimbangan pejabat daerah itu, mungkin mereka kira karena letak daerah Mamasa berada jauh ke pedalaman sehingga mereka berpikir tidak mungkin terkontrol oleh pusat atau lembaga peradilan, mereka melakukan seakan - akan tanpa prosedur yang jelas.
Banyak Dugaan Korupsi yang sudah di laporkan oleh para penggiat Anti Korupsi tapi tidak pernah berlanjut sampai tuntas, salah satu contoh kasus Bansos 2014 di mana semua anggota DPRD Mamasa telah di Periksa oleh kejatii Sulselbar saat itu, namun di hentikan, dan ada fakta baru bahwa di hentikannya penyidikan kasus bansos itu,karena adanya dugaan penyuapan yang di lakukan oleh anggota DPRD terhadap pihak Kejati Sulselbar, sebagaimana pengakuan Salah satu anggota DPRD Junaedi,S.Sos dalam surat pernyataannya di atas materai 6000, ini suatu gambaran bahwa ada indikasi kuat pihak Pemda dan DPRD bermain - main dengan aparat penegak hukum.
Untuk itu sekarang kami dorong pihak Kejaksaan Agung untuk mengambil alih kasus yang pernah di tangani oleh Kejati Sulselbar termasuk kasus pengadaan bibit kopi yang jelas sudah ada tersangkanya namun belum di tahan sampai sekarang, selain itu , kami juga sudah melaporkan beberapa kasus dugaan korupsi, konspirasi dan penyalahgunaan wewenang terkait Pemda Mamasa di KPK sekarang dengan nomor registrasi Agenda Laporan : 2020- 04- 000002 dan 2020 - 04 - 000003 , jelas Fathullah, Disinggung sejauh mana validnya data dan dokumen yang di miliki KAKI saat ini, Fathullah menyebut semua data sangat Valid dan bisa di pertanggungjawabkan secara hukum, dan kami terus menggali kasus - kasus daerah Mamasa dengan melibatkan semua pihak yang peduli dengan kemajuan daerah Mamasa agar tidak ada lagi penyimpangan di mana - mana dan tim kami tetap bekerja di lapangan sehingga data - data yang kami miliki valid tidak di ragukan lagi ucapnya sambil memperlihatkan nomor Register tanda laporannya di KPK.
0 comments:
Posting Komentar