Taufiqurrahman : Pemprov DKI Jakarta Masih Lakukan Pendistribusian Bansos Hingga Desember 2020.
Jakarta. Wartanusantara.
Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Irmansyah Dalam rapat kerja dengan Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta, menerangkan bahwa Pemprov DKI Jakarta berencana akan melakukan pendistribusian bansos kepada warga terdampak COVID-19 hingga Desember 2020.
“Sesuai arahan dari pimpinan bahwa DKI Jakarta juga tetap memberikan bansos sejalan dengan pemerintah pusat sampai Desember,” kata Irmansyah di Kebun Sirih Jakarta Pusat Selasa ( 9/6/2020),
Dia juga menyebut saat ini, Pemprov DKI Jakarta pun kini masih mengkomunikasikan penyaluran ini kepada Pemerintah Pusat supaya distribusi bansos itu tak tumpang tindih.
Mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat Taufikurrahman berpendapat bahwa memang bantuan sosial harus terus disalurkan, terutama untuk 66 RW yang termasuk ke dalam Wilayah Pengendalian Ketat (WPK).
“Tentunya untuk warga terdampak dalam WPK tersebut harus dibantu kebutuhan dasarnya oleh Pemerintah, karena aktivitas meraka kan dibatasi. Selain itu, Bansos juga perlu diberikan kepada warga yang kehilangan penghasilan karena terdampak COVID-19” terang politisi Partai Demokrat tersebut kepada Wartanusatara melalui keterangan tertulis via ponselnya di Jakarta Jum'at (12/6/2020).
Mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat ini menyarankan agar penyaluran Bansos harus tersentral.
Terkait dengan adanya adanya tumpeng tindih sasaran pemberian bansos dan adanya keluhan warga terhadap kualitas beras dari bantuan sosial yang bersumber dari Pemerintah Pusat, sebaiknya urusan penyaluran bantuan sosial di sentralkan di Perumda Pasar Jaya.
“Sebaiknya bantuan sosial dipusatkan pada Pasar Jaya karena Pasar Jaya sudah memiliki Sistem Quality Control yang baik” jelasnya
“Di Pasar Jaya, misalnya beras yang masuk dari supplier selalu harus menyertakan hasil uji lab terkait kadar air, patahan, dan standarnya beras premium, jadi kualitasnya terjamin. Tidak ada yang abal-abal” terangnya
Selain itu, menurutnya dengan adanya penyaluran bansos secara terpusat, sehingga tumpang tindih penerima bansos dapat dihindari dan jumlah penerima manfaatnya lebih banyak lagi.
"Saya melihat proses pendistribusian bansos oleh Pasar Jaya terus mengalami peningkatan kualitas dan efektifitas. Dengan pola distribusi langsung oleh supplier ke titik-titik pembagian di tingkat kelurahan dan RW, Pasar Jaya juga langsung memantau prosesnya sehingga bisa berjalan dengan lebih baik. Namun jangan lupakan hal yang sifatnya administratif, seperti berita acara serah terima, sehingga tidak menjadi persoalan di kemudian hari” imbuhnya.(daus)
Jakarta. Wartanusantara.
Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Irmansyah Dalam rapat kerja dengan Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta, menerangkan bahwa Pemprov DKI Jakarta berencana akan melakukan pendistribusian bansos kepada warga terdampak COVID-19 hingga Desember 2020.
“Sesuai arahan dari pimpinan bahwa DKI Jakarta juga tetap memberikan bansos sejalan dengan pemerintah pusat sampai Desember,” kata Irmansyah di Kebun Sirih Jakarta Pusat Selasa ( 9/6/2020),
Dia juga menyebut saat ini, Pemprov DKI Jakarta pun kini masih mengkomunikasikan penyaluran ini kepada Pemerintah Pusat supaya distribusi bansos itu tak tumpang tindih.
Mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat Taufikurrahman berpendapat bahwa memang bantuan sosial harus terus disalurkan, terutama untuk 66 RW yang termasuk ke dalam Wilayah Pengendalian Ketat (WPK).
“Tentunya untuk warga terdampak dalam WPK tersebut harus dibantu kebutuhan dasarnya oleh Pemerintah, karena aktivitas meraka kan dibatasi. Selain itu, Bansos juga perlu diberikan kepada warga yang kehilangan penghasilan karena terdampak COVID-19” terang politisi Partai Demokrat tersebut kepada Wartanusatara melalui keterangan tertulis via ponselnya di Jakarta Jum'at (12/6/2020).
Mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat ini menyarankan agar penyaluran Bansos harus tersentral.
Terkait dengan adanya adanya tumpeng tindih sasaran pemberian bansos dan adanya keluhan warga terhadap kualitas beras dari bantuan sosial yang bersumber dari Pemerintah Pusat, sebaiknya urusan penyaluran bantuan sosial di sentralkan di Perumda Pasar Jaya.
“Sebaiknya bantuan sosial dipusatkan pada Pasar Jaya karena Pasar Jaya sudah memiliki Sistem Quality Control yang baik” jelasnya
“Di Pasar Jaya, misalnya beras yang masuk dari supplier selalu harus menyertakan hasil uji lab terkait kadar air, patahan, dan standarnya beras premium, jadi kualitasnya terjamin. Tidak ada yang abal-abal” terangnya
Selain itu, menurutnya dengan adanya penyaluran bansos secara terpusat, sehingga tumpang tindih penerima bansos dapat dihindari dan jumlah penerima manfaatnya lebih banyak lagi.
"Saya melihat proses pendistribusian bansos oleh Pasar Jaya terus mengalami peningkatan kualitas dan efektifitas. Dengan pola distribusi langsung oleh supplier ke titik-titik pembagian di tingkat kelurahan dan RW, Pasar Jaya juga langsung memantau prosesnya sehingga bisa berjalan dengan lebih baik. Namun jangan lupakan hal yang sifatnya administratif, seperti berita acara serah terima, sehingga tidak menjadi persoalan di kemudian hari” imbuhnya.(daus)



0 comments:
Posting Komentar