Cupli Risman : DPR Merupakan Lembaga Negara, Ada Mekanisme dan Aturan

Cupli Risman : DPR Merupakan Lembaga Negara, Ada Mekanisme dan Aturan

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) telah melaporkan Wakil Ketua DPRRI, Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. dalam laporannya, MAKI menduga Azis Syamsuddin telah melakukan pelanggaran kode etik karena tidak mengizinkan Komisi III DPR RI untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepolisian RI, Kejaksaan Agung dan Ditjend Imigrasi Kemenkumham, terkait permasalahan Djoko S Tjandra.

Menanggapi hal itu, Wakil Sekjen Ikatan Alumni PMII, Cupli Risman menilai, bahwa MAKI Memiliki Tendensius Tertentu, dengan mencoba merusak Citra Aziz Syamsudin dengan menggiring opini public untuk membunuh karakter Wakil Ketua DPR RI tersebut, bahkan laporan MAKI tersebut, bermuatan provokatif dengan asumsi-asumsi yang sengaja dibangun untuk merusak reputasi Aziz Syamsuddin yang saat ini dipercaya Rakyat sebagai Wakil Ketua DPRRI.

Seharusnya Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia ( MAKI) Boyamin Saiman, menghormati aturan yang ada di internal DPRRI, dan saya berharap seluruh masyarakat, dapat memahami serta taat Azaz, dan hormati aturan Internal DPRRI, dimana dalam proses pembuatan keputusan mengenai Perizinan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM, merupakan keputusan Badan Musyawarah (Bamus) DPRRI, dan hal tersebut juga diatur dalam tata tertib (Tatip), jadi bukan kewenangan Aziz Syamsuddin secara Pribadi, apalagi dalam masa reses DPRRI, harus dilakukan secara kolektif.

Jika Aziz Syamsuddin belum menandatangani surat permohonan RDP, itu karena yang bersangkutang mengikuti tatip serta menghargai Bamus DPRRI, karena Komisi III sedang dalam masa reses, hal itu bukan berarti menolak, atau tidak mengijinkan, tetapi mengikuti aturan yang ada, jadi jangan ada upaya menggiring opini, seakan Aziz Syamsuddin menolak RDP, terkait Djoko S Tjandra, bahkan ada kata “menghalang-halangi” tugas anggota DPR, itu sangatlah tidak beralasan, jadi Laporan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sangat keliru, karena kami menduga laporan tersebut memiliki tendensius tertentu, tegas Cupli Risman. (Red).